Makalah Etikologi Kebidanan

MAKALAH ETIKOLOGI KEBIDANAN

PERMENKES NO.1796 TENTANG REGISTRASI TENAGA KESEHATAN

KELOMPOK 5  KELAS B.10.2

NAMA ANGGOTA

1.     ENDANG PUJI ATI                         13140090

2.     MECING YULIANA GEGO             13140068

3.     NOVISIA                                          131400

4.     WIDAYANTI                                   13140066

5.     SUSILAWATI                                   13140067

6.     YOSSI FEBRIANI                            13140069

7.     PADANG WAHIDATUL A.            13140064

8.    NOER OETAMI FRITARINI           13140119

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA

TAHUN AJARAN 2013/2014 (GENAP)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kekhadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya sehingga kami dapat menyesaikan tugas makalah ini.

Kami berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita. Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa dalam tugas ini terdapat kekurangan dan jauh dari yang kami harapkan.

Untuk itu, kami berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa sarana pembangunan.

Semoga makalah ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya.

                                          

                                                       Yogyakarta,03 maret 2014

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1796/MENKES/PER/VIII/2011

TENTANG

REGISTRASI TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

                   a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 23 ayat (5)

                       Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

                       Kesehatan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan

                       yang diberikan oleh tenaga kesehatan, dan dalam

                       rangka pemberian izin, perlu mengatur registrasi

                       tenaga kesehatan;

                   b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

                       161/Menkes/Per/I/2010 tentang Registrasi Tenaga

                       Kesehatan perlu disesuaikan dengan perkembangan

                       dan kebutuhan hukum;

                   c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

                       dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

                       menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang

                       Registrasi Tenaga Kesehatan;

Mengingat :

                   1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

                       Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

                       Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

                       Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

                       sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

                       Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara

                       Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

                       Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

                   2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

                       Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

                       Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara

                       Republik Indonesia Nomor 5063);

                   3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang

                       Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik

                       Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran

                       Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

                   4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

                       Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

                       Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

                       Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

                       Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

                       Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

                   5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/

                       Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

                       Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG

   REGISTRASI TENAGA KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam

    bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan

    melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu

    memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

2. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk

    menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif,

    preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh

    Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

3. Uji kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan,

    keterampilan, dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar

    profesi.

4. Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap

    kompetensi seseorang tenaga kesehatan untuk dapat menjalankan

    praktik dan/atau pekerjaan profesinya di seluruh Indonesia setelah

    lulus uji kompetensi.

5. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang

    telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi

    tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk menjalankan

    praktik dan/atau pekerjaan profesinya.

6. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti

    tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan

    yang telah memiliki sertifikat kompetensi.

7. Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disingkat

    MTKI adalah lembaga yang berfungsi untuk menjamin mutu tenaga

    kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan.

8. Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi yang selanjutnya disingkat MTKP adalah lembaga yang membantu pelaksanaan tugas MTKI.

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan            di bidang kesehatan.

10.Kepala Badan adalah Kepala Badan pada Kementerian Kesehatan

   yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengembangan dan

   pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.

BAB II

PELAKSANAAN REGISTRASI

Pasal 2

1.    Setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan pekerjaannya wajib

memiliki STR.

2.     Untuk memperoleh STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga

kesehatan harus memiliki ijazah dan sertifikat kompetensi.

3.    Ijazah dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat

diberikan kepada peserta didik setelah dinyatakan lulus ujian

program pendidikan dan uji kompetensi.

Pasal 3

1.  Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikeluarkan

oleh perguruan tinggi bidang kesehatan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

2.    Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2

dikeluarkan oleh MTKI.

Pasal 4

1.    Sertifikat kompetensi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat

diiperpanjang setiap 5 (lima) tahun.

2.    Untuk pertama kali sertifikat kompetensi diberikan selama jangka

waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal kelahiran tenaga

kesehatan yang bersangkutan.

3.    Sertifikat kompetensi dipergunakan sebagai dasar untuk memperoleh STR

Pasal 5

1       Sertifikat kompetensi yang telah habis masa berlakunya dapat

diperpanjang melalui partisipasi tenaga kesehatan dalam kegiatan

pendidikan dan/atau pelatihan serta kegiatan ilmiah lainnya sesuai

dengan bidang tugasnya atau profesinya.

2.    Partisipasi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat digunakan sepanjang telah memenuhi persyaratan perolehan

Satuan Kredit Profesi.

3.    Perolehan Satuan Kredit Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 2

harus mencapai minimal 25 (dua puluh lima) Satuan Kredit Profesi

selama 5 (lima) tahun.

4.    Jumlah Satuan Kredit Profesi dari setiap kegiatan pendidikan

dan/atau pelatihan serta kegiatan ilmiah lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) untuk setiap kegiatan ditentukan oleh

Organisasi Profesi.

5.    Organisasi Profesi dalam menentukan jumlah Satuan Kredit Profesi berdasarkan:

a. materi dalam kegiatan tersebut;

b. penyaji materi/narasumber;

c. tingkat kegiatan lokal/nasional/internasional;

d. jumlah jam/hari kegiatan; dan

e. peran kepesertaan (peserta/moderator/penyaji).

    Pasal...

Pasal 6

1.  Pelaksanaan uji kompetensi dilakukan oleh perguruan tinggi bidang

kesehatan yang telah terakreditasi dari badan yang berwenang,

bersamaan dengan pelaksanaan ujian akhir.

2       Perguruan tinggi bidang kesehatan melaporkan akan dilakukannya

uji kompetensi kepada MTKI melalui MTKP sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum dilakukan uji kompetensi.

3       MTKI setelah menerima laporan dari perguruan tinggi bidang

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyiapkan soal uji kompetensi, dan pengawas.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi bagi peserta didik pada perguruan tinggi bidang kesehatan diatur oleh Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional.

Pasal 8

1       Setelah uji kompetensi dilakukan, perguruan tinggi bidang kesehatan. melaporkan kepada MTKI melalui MTKP tentang peserta didik yang

dinyatakan lulus.

2       MTKI setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempersiapkan sertifikat kompetensi.

3       Sertifikat kompetensi diberikan MTKI kepada peserta didik pada

waktu pengambilan sumpah.

4       Format Sertifikat Kompetensi sebagaimana tercantum dalam

Formulir I terlampir.

Pasal 9

1       MTKI setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

8 ayat (1), selain mempersiapkan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) juga mempersiapkan STR.

2       STR diberikan MTKI kepada peserta didik yang dinyatakan lulus

bersamaan dengan pemberian sertifikat kompetensi.

3       STR dikeluarkan oleh MTKI dan berlaku secara nasional.

4       Masa berlaku STR sepanjang masa berlakunya sertifikat kompetensi.

5       Format STR sebagaimana tercantum dalam Formulir II terlampir.

Pasal 10

1       MTKI harus membuat pembukuan terhadap setiap STR yang

dikeluarkan.

2       Pembukuan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Menteri melalui Kepala Badan.

Pasal 11

Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing atau Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri untuk dapat melakukan pekerjaan/praktik di Indonesia harus memenuhi ketentuan mengenai sertifikat kompetensi dan STR.

Pasal 12

Sertifikat kompetensi dan STR tidak berlaku apabila:

a. masa berlaku habis;

b. dicabut atas dasar peraturan perundang-undangan;

c. atas permintaan yang bersangkutan; atau

d. yang bersangkutan meninggal dunia.

Pasal 13

1       Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji kompetensi,

sertifikasi, dan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Bab ini

diatur dalam Pedoman yang dikeluarkan oleh MTKI.

2       Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan

terlebih dahulu mendapat masukan dari lembaga yang mempunyai

tugas untuk mengembangkan uji kompetensi pada Kementerian

Pendidikan Nasional, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan

Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan, organisasi profesi, dan asosiasi/forum institusi pendidikan tenaga kesehatan.

 

BAB III

MTKI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dari tenaga kesehatan dibentuk MTKI.

Pasal 15

1       MTKI dibentuk dan diangkat oleh Menteri.

2       MTKI dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada

Menteri.

Pasal 16

MTKI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi dan Wewenang

Pasal 17

MTKI mempunyai tugas membantu Menteri dalam penyusunan kebijakan,

strategi, dan penatalaksanaan sertifikasi dan registrasi tenaga kesehatan yang menjalankan praktik atau pekerjaannya dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan.

Pasal 18

MTKI dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,

mempunyai fungsi:

a. uji kompetensi bagi tenaga kesehatan;

b. pemberian STR; dan

c. pembinaan penyelenggaraan praktik atau pekerjaan yang     dilakukanoleh tenaga kesehatan.

Pasal 19

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, MTKI

mempunyai wewenang:

a. menyusun materi uji kompetensi;

b. mengelola bank soal uji kompetensi;

c. menetapkan penguji/asesor;

d. menyusun pedoman uji kompetensi;

e. melakukan koordinasi pelaksanaan uji kompetensi;

f. menerbitkan dan mencabut sertifikat kompetensi;

g. melakukan sosialisasi mengenai uji kompetensi;

h. melaksanakan pemberian dan pencabutan STR;

i. melakukan pencatatan terhadap sertifikat kompetensi dan STR;

j. melakukan kaji banding mutu tenaga kesehatan;

k. melakukan sosialisasi mengenai STR;

l. melakukan pembinaan bersama terhadap pelaksanaan pekerjaan   atau praktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan;

m. melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dalam

rangka uji kompetensi, sertifikasi, registrasi dan lisensi bagi tenaga

kesehatan; dan                           

n. melakukan penilaian terhadap kemampuan tenaga kesehatan dan

tindakan administratif bagi tenaga kesehatan yang tidak menjalankan

praktik atau pekerjaannya sesuai ketentuan.

Pasal 20

1       Divisi Profesi mempunyai tugas:

a. menyusun materi uji kompetensi;

b. mengelola bank soal uji kompetensi;

c. menetapkan penguji/asesor;

d. melakukan koordinasi pelaksanaan uji kompetensi;

e. melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait

dalam rangka uji kompetensi, sertifikasi, registrasi dan lisensi

bagi tenaga kesehatan; dan

f. melakukan penilaian terhadap kemampuan tenaga kesehatan dan

tindakan administratif bagi tenaga kesehatan yang tidak

menjalankan praktik atau pekerjaannya sesuai ketentuan.

2       Divisi standarisasi mempunyai tugas:

a. menyusun pedoman uji kompetensi;

b. menerbitkan dan mencabut sertifikat kompetensi;

c. melaksanakan pemberian dan pencabutan STR;

d. melakukan pencatatan terhadap sertifikat kompetensi dan STR;

e. melakukan kaji banding mutu tenaga kesehatan;

f. melakukan sosialisasi mengenai STR;

g. melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait

dalam rangka uji kompetensi, sertifikasi, registrasi dan lisensi

bagi tenaga kesehatan; dan

h. melakukan penilaian terhadap kemampuan tenaga kesehatan dan

tindakan administratif bagi tenaga kesehatan yang tidak

menjalankan praktik atau pekerjaannya sesuai ketentuan.

3       Divisi Evaluasi mempunyai tugas:

a. melakukan sosialisasi mengenai uji kompetensi;

b. melakukan pembinaan bersama terhadap pelaksanaan pekerjaan

atau praktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan;

c. melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait

dalam rangka uji kompetensi, sertifikasi, registrasi dan lisensi

bagi tenaga kesehatan; dan

d. melakukan penilaian terhadap kemampuan tenaga kesehatan dan

tindakan administratif bagi tenaga kesehatan yang tidak

menjalankan praktik atau pekerjaannya sesuai ketentuan.

4       Komite Disiplin Tenaga Kesehatan mempunyai tugas:

a. meneliti dan menentukan ada atau tidak adanya kesalahan atau

kelalaian dalam menerapkan standar profesi yang dilakukan oleh

tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan;

b. memanggil atau meminta keterangan dari tenaga kesehatan yang

diadukan, penerima pelayanan kesehatan yang merasa dirugikan,

dan saksi;

c. melakukan pemeriksaan di lapangan atau hal lain yang dianggap

perlu;

d. melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait

dalam rangka uji kompetensi, sertifikasi, registrasi dan lisensi

bagi tenaga kesehatan; dan

e. melakukan penilaian terhadap kemampuan tenaga kesehatan dan

tindakan administratif bagi tenaga kesehatan yang tidak

menjalankan praktik atau pekerjaannya sesuai ketentuan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan wewenang MTKI diatur

dengan Pedoman yang dikeluarkan oleh MTKI.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 22

1       Susunan organisasi MTKI terdiri atas:

a. ketua;

b. ketua-ketua divisi;

c. ketua komite; dan

d. anggota.

(2) Divisi dalam MTKI terdiri dari:

a. divisi profesi;

b. divisi standardisasi; dan

c. divisi evaluasi.

2       Komite dalam MTKI terdiri dari:

a. komite disiplin tenaga kesehatan; dan

b. komite lain yang dianggap perlu yang dibentuk secara ad hoc.

Pasal 23

Pimpinan MTKI terdiri atas seorang ketua dan 3 (tiga) orang ketua divisi yang merangkap anggota dilaksanakan secara kolektif.

Pasal 24

1       Jumlah anggota MTKI sekurang-kurangnya 23 (dua puluh tiga)

orang.

2       Anggota MTKI terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari:

a. Kementerian Kesehatan sebanyak 4 (empat) orang;

b. perwakilan organisasi profesi masing-masing sebanyak 1 (satu)

orang; dan

c. perwakilan unsur pendidikan sebanyak 1 (satu) orang.

3       Tata cara pengusulan anggota MTKI:

a. yang berasal dari Kementerian Kesehatan diusulkan oleh Kepala

Badan;

b. yang berasal dari organisasi profesi diusulkan oleh Ketua

Pengurus Pusat Organisasi Profesi yang bersangkutan; dan

c. yang berasal dari unsur pendidikan diusulkan oleh Kepala Badan.

4       Kepala Badan dan Pengurus Pusat Organisasi Profesi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dalam mengusulkan calon anggota MTKI

sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) kali dari jumlah yang akan

ditetapkan.

5       Penetapan dan pengangkatan anggota serta susunan keanggotaan

MTKI ditetapkan oleh Menteri.

6       Ketua MTKI dan Divisi dijabat oleh salah satu wakil dari Kementerian Kesehatan.

Pasal 25

1.    Anggota MTKI mengucapkan sumpah dihadapan Menteri.

2.    Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai

berikut:

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya

untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung,

dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak

memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun

juga.

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak

melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima

langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau

pemberian.

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya dalam menjalankan tugas ini,

senantiasa menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan

mempertahankan serta meningkatkan mutu pelayanan tenaga

kesehatan.

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia dan taat kepada

dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai

dasar negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi

Negara Republik Indonesia.

Saya...

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan

tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh seksama,

obyektif, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku,

agama, ras, gender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan

kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab

sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa dan

negara.

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menolak atau

tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan

siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan

wewenang saya yang diamanatkan Undang-Undang kepada saya ″.

Pasal 26

Masa bakti keanggotaan MTKI adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat

kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 27

Untuk dapat diangkat sebagai anggota MTKI, yang bersangkutan harus

memenuhi syarat sebagai berikut:

a. warga Negara Republik Indonesia;

b. mempunyai STR bagi anggota yang mewakili profesi;

c. surat penunjukan dari organisasi profesi bagi anggota yang mewakili

profesi;

d. memiliki dedikasi yang tinggi terhadap mutu pelayanan kesehatan;

e. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;

dan

f. memiliki pengalaman bekerja sesuai profesinya minimal selama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 28

1.    Anggota MTKI berhenti atau diberhentikan karena:

a. berakhir masa jabatan sebagai anggota;

b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

c. meninggal dunia;

d. bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia;

e. tidak mampu melaksanakan tugas secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan; atau

f. dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap.

2.    Dalam hal anggota MTKI menjadi tersangka tindak pidana kejahatan,

diberhentikan sementara dari jabatannya.

3.    Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan oleh Ketua MTKI.

4.    Pengusulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diajukan oleh Ketua MTKI kepada Menteri.

Pasal 29

1       .Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya MTKI dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.

2.    Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

3.    Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan anggota

MTKI.

4.    Dalam menjalankan tugasnya, sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua MTKI.

5.    Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh unit kerja

pada Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya

Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi di bidang umum dan bidang sertifikasi dan registrasi.

Pasal 30

1.    Ketentuan fungsi dan tugas sekretariat MTKI ditetapkan oleh Ketua MTKI.

2.     Pegawai pada sekretariat MTKI tunduk pada peraturan perundangundangan

mengenai kepegawaian.

Pasal 31

1       MTKI dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh MTKP yang

berkedudukan di Ibukota Provinsi.

2.  MTKP dibentuk dan diangkat oleh MTKI dengan pertimbangan Kepala Badan.

3.  Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, organisasi, dan keanggotaan MTKP diatur dengan Pedoman yang dikeluarkan MTKI.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan kegiatan MTKI dan MTKP dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Provinsi, dan/atau peran serta masyarakat sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

1       Pemerintah, pemerintah daerah, MTKI, MTKP dan organisasi profesi

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan

praktik/pekerjaan yang dilakukan tenaga kesehatan sesuai dengan

bidang tugasnya.

2       Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diarahkan untuk:

a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan tenaga

kesehatan;

b. melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan tenaga

kesehatan; dan

c. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan tenaga

kesehatan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

1.    Tenaga kesehatan yang telah memiliki surat izin/STR dan/atau surat

izin kerja/surat izin praktik berdasarkan peraturan perundangundangan

yang ada dinyatakan telah memiliki STR sampai dengan

masa berlakunya berakhir.

2.    Tenaga kesehatan yang memiliki surat izin/STR dan/atau surat izin

kerja/surat izin praktik yang masa berlakunya berakhir paling lama

5 (lima) tahun setelah berlakunya Peraturan Menteri ini, kepadanya

dapat diberikan perpanjangan STR.

3.    Tenaga kesehatan yang pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini

belum diatur ketentuan mengenai STR dan/atau surat izin

kerja/surat izin praktiknya, kepadanya diberikan STR berdasarkan

Peraturan Menteri ini.

4.    Tenaga Kesehatan yang belum memiliki surat izin/STR dan/atau

surat izin kerja/surat izin praktik yang telah lulus ujian program

pendidikan sebelum Tahun 2012, kepadanya diberikan STR

berdasarkan Peraturan Menteri ini.

5.    Permohonan STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dapat

dilakukan secara kolektif melalui organisasi profesi, institusi

pendidikan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan dimana tenaga

kesehatan melakukan pekerjaan/praktiknya.

Pasal 35

Masa berlaku STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diberikan

selama 5 (lima) tahun berdasarkan tanggal kelahiran tenaga kesehatan

yang bersangkutan.

Pasal 36

1       Keanggotaan MTKI yang untuk pertama kali diangkat dengan

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 221/Menkes/SK/II/2011

tanggal 1 Februari 2011 tetap menjadi anggota MTKI berdasarkan

Peraturan Menteri ini dengan masa bakti diubah menjadi 5 (lima)

tahun sehingga berakhir pada Tahun 2016.

2       Keanggotaan MTKP yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 161/Menkes/Per/I/2010 tentang Registrasi

Tenaga Kesehatan tetap menjadi anggota MTKP berdasarkan

Peraturan Menteri ini dengan masa bakti 5 (lima) tahun sejak

ditetapkannya.

3       MTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan

tugas uji kompetensi apabila perguruan tinggi bidang kesehatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) belum dapat

melaksanakan uji kompetensi tersebut.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Ketentuan registrasi tenaga kesehatan dalam Peraturan Menteri ini tidak

berlaku bagi tenaga medis dan tenaga kefarmasian.

Pasal 38

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka:

1       Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 161/Menkes/Per/I/2010 tentang

Registrasi Tenaga Kesehatan; dan

2       Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1134/Menkes/SK/VIII/2010

tentang Keanggotaan, Organisasi dan Tata Kerja Majelis Tenaga

Kesehatan Indonesia;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara

Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Agustus 2011

MENTERI KESEHATAN,

ttd

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 30 September 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR